Disusun Oleh : Alsya Maulan
Program Studi : Manajemen Pendidikan
Fakultas : Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
Universitas : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Tahun : 2025
Dua Wajah Pendidikan Indonesia: Antara Gemerlap Kota dan Pilu di Desa
Pendidikan adalah pintu masa depan. Tetapi di Indonesia, pintu itu tidak terbuka dengan lebar yang sama untuk semua anak. Di kota, pendidikan hadir dengan wajah yang meyakinkan: fasilitas lengkap, internet cepat, ruang belajar nyaman, serta guru yang kompeten. Namun di banyak desa dan wilayah 3T, pendidikan tampil dengan wajah yang berbeda—sering kali penuh retakan, kekurangan guru, minim akses teknologi, dan berdiri di tengah tantangan sosial ekonomi yang berat.
Kesenjangan ini bukan isu baru, tetapi dampaknya terus membesar. Berdasarkan data Kemendikbud 2023, terdapat lebih dari 24.000 sekolah yang masuk kategori rusak, dengan beberapa laporan menyebutkan lebih dari 60% ruang kelas SD di Indonesia rusak atau bahkan sekitar 980 ribu ruang kelas rusak dan membutuhkan perbaikan. Selain itu, laporan Pusdatin Kemendikbud menunjukkan bahwa 43% sekolah di Indonesia belum memiliki akses internet stabil, bahkan sebagian sekolah di daerah pedesaan hanya mengandalkan sinyal telepon yang lemah untuk menunjang kegiatan belajar. Kondisi ini sangat berbeda dengan sekolah kota yang sudah menggunakan internet cepat, perangkat digital, dan ruang pembelajaran berbasis teknologi.
Pertanyaannya: sampai kapan kita membiarkan dua wajah pendidikan ini berjalan tanpa arah penyelesaian yang tegas?
Pendidikan yang timpang tidak hanya menciptakan ketidakadilan hari ini, tetapi juga memperpanjang rantai kemiskinan di masa depan. Anak kota mendapat keuntungan kompetitif yang jauh lebih besar—akses bimbel, perangkat digital, hingga lingkungan belajar yang kondusif—sementara anak desa harus beradaptasi dengan serba keterbatasan. Pada akhirnya, peluang mereka memasuki jenjang pendidikan tinggi atau dunia kerja pun tetap tidak seimbang.
Kita sering mendengar bahwa pemerintah sudah mendorong digitalisasi sekolah. Itu benar—tetapi digitalisasi tanpa kesiapan infrastruktur hanya menjadi jargon. Di banyak daerah, guru masih harus naik bukit mencari sinyal, siswa belajar di ruangan hampir roboh, dan listrik padam bergantian. Pada titik inilah manajemen pendidikan memegang peran penting: bukan sekadar menyusun kebijakan, tetapi memastikan implementasi benar-benar menyentuh ruang kelas paling terpencil.
Ada beberapa langkah strategis yang seharusnya bisa menjadi terobosan nyata. Pertama, peningkatan kompetensi dan distribusi guru tidak boleh berjalan setengah hati. Program insentif guru daerah terpencil harus diperkuat, termasuk memastikan mereka mendapatkan pelatihan teknologi secara rutin. Kedua, pemerintah perlu mempercepat pemerataan infrastruktur internet agar sekolah di desa tidak terus tertinggal dari arus digital.
Selain itu, solusi inovatif sangat dibutuhkan. Konsep Guru Digital dapat menjadi jawaban bagi sekolah yang kekurangan tenaga ahli, dengan memanfaatkan konferensi video untuk pengajaran mata pelajaran tertentu. Perpustakaan digital keliling juga dapat menjangkau daerah yang masih minim akses sumber belajar. Bahkan penggunaan AI Learning Assistant untuk mendampingi siswa dalam literasi dasar bisa menjadi alternatif cerdas bagi sekolah dengan jumlah guru terbatas.
Namun inovasi apa pun tidak akan efektif jika ekosistem pendukungnya lemah. Pemerataan pendidikan hanya bisa terjadi ketika negara menghadirkan keberpihakan nyata pada daerah yang selama ini paling tertinggal. Kita tidak boleh terus membiarkan anak-anak dikorbankan oleh kode pos tempat mereka dilahirkan.
Pada akhirnya, kesenjangan pendidikan adalah cermin ketimpangan pembangunan. Selama sistem kita hanya memperkuat pusat-pusat kota, desa akan tetap menjadi halaman belakang yang terlupakan. Pendidikan yang adil bukan hanya soal fasilitas, tetapi soal keberanian negara untuk memastikan setiap anak—di mana pun ia berada—punya kesempatan yang sama untuk bermimpi dan berhasil.
Jika kita ingin Indonesia maju, maka wajah pendidikan di desa tidak boleh lagi dibiarkan pucat dan pilu. Pemerintah, sekolah, masyarakat, hingga dunia digital harus bersatu menghapus jarak yang selama ini memisahkan anak kota dan anak desa. Karena masa depan Indonesia tidak hanya dibangun oleh mereka yang hidup di pusat kota, tetapi oleh semua anak yang menunggu kesempatan yang adil.
